stratifikasi sosial

KEKERASAN ETNIK DAN PERDAMAIAN ETNIK:
DINAMIKA RELASI SOSIAL DI ANTARA DAYAK, MELAYU, CINA & MADURA
DI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Ahmad Azizi,S.pd
Khusus untuk kalangan sendiri di MA Unwanul Falah Sentul




1. Pendahuluan
Ada 4 kelompok etnik utama di Kalbar: Dayak, Melayu, Cina dan Madura. Dua kelompok etnik pertama merupakan penduduk asli-mayoritas, sedangkan dua kelompok etnik berikutnya merupakan pendatang-minoritas Sejak masa kolonialisme hingga sekarang ini, seluruh kelompok etnik telah terlibat dalam persaingan tajam untuk merebut dominasi ekonomi, politik, dan sosio-kultural di satu wilayah yang relatif kurang sumberdaya alamnya itu. Dengan kata lain, hubungan mereka sejak awal memang cenderung konfliktual. Kehadiran negara moderen –mulai dari Belanda, Jepang, hingga Indonesia— secara langsung atau tidak, cenderung membiarkan bahkan memanfaatkan hubungan inter-etnik yang konfliktual tersebut. Di masa kolonial, dari waktu ke waktu, semua kelompok etnik pernah berperang satu sama lain. Dan di era reformasi sekarang ini, mereka kembali terlibat dalam peperangan simbolik dalam bidang kultural, institusional, dan struktural. Dengan gambaran situasi semacam ini, bukan berlebihan bila publik berharap bahwa kekerasan etnik memang sudah sewajarnya sering terjadi di Kalbar.

Kekerasan etnik memang terjadi di antara Dayak versus Cina, Dayak versus Madura, dan Melayu versus Madura. Namun pengamatan empirik sepintas saja menunjukkan bahwa skala dan intensitas kekerasan etnik semacam itu sebenarnya cenderung masih jauh lebih rendah daripada kemungkinan yang terjadi. Tidak seluruh Dayak membunuh seluruh Cina di seluruh wilayah di setiap waktu. Tidak seluruh Dayak membunuh seluruh Madura di seluruh wilayah di setiap waktu. Tidak seluruh Melayu membunuh seluruh Madura di seluruh wilayah di setiap waktu. Hanya Dayak dan Melayu tertentu yang membunuh Cina dan Madura tertentu, di lokasi tertentu, dan di waktu tertentu.

Hanya ada 3 insiden kekerasan etnik di Kalbar. Pertama, beberapa sub-etnik Dayak melakukan ethnic cleansing terhadap sekelompok Cina yang tinggal di pedalaman, di sekitar perbatasan dengan Malaysia, yakni di wilayah Sambas, Bengkayang, Landak, dan Sanggau. Insiden itu hanya terjadi satu kali, berlangsung sekitar 2 bulan, dari Oktober hingga November 1967, satu titik waktu dimana rezim Orde Lama beralih ke Orde Baru. Kedua, beberapa sub-etnik Dayak melakukan ethnic cleansing terhadap sekelompok Madura yang tinggal di Bengkayang, Landak, dan Sanggau. Insiden itu hanya terjadi satu kali, berlangsung sekitar 2 bulan, dari Januari hingga Februari 1997, satu titik waktu dimana rezim Orde Baru segera akan berakhir. Dan ketiga, satu sub-etnik Melayu melakukan etnic cleansing terhadap sekelompok Madura yang tinggal di Sambas. Sebagaimana sebelumnya, insiden ini hanya terjadi satu kali, berlangsung sekitar 2 bulan, dari Februari hingga Maret 1999, satu titik waktu dimana Orde Reformasi baru mulai berdiri.

Lebih jauh, tidak semua kelompok etnik utama terlibat dalam kekerasan etnik. Kekerasan etnik hanya terjadi di antara kelompok penduduk asli-mayoritas versus pendatang-minoritas. Sejauh ini belum terjadi kekerasan etnik di antara kelompok-kelompok etnik yang sebenarnya merupakan pihak-pihak yang juga potensial. Misalnya, belum terjadi kekerasan etnik di antara sesama pendatang-minoritas (Cina versus Madura), di antara penduduk asli-mayoritas versus pendatang-minoritas lainnya (Melayu versus Cina); dan terutama di antara sesama penduduk asli-mayoritas (Dayak versus Melayu). Dalam era desentralisasi dan melemahnya peran negara sekarang ini, hubungan konfliktual di antara Dayak, Melayu dan Cina justru sedang mencapai titik kulminasi. Ketiga kelompok etnik ini berusaha tampil sebagai pihak yang paling dominan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosio-kultural. Secara teoritik merekalah yang seharusnya terlibat dalam kekerasan etnik. Uniknya, dalam lima tahun terakhir ini kekerasan etnik tidak terjadi lagi di Kalbar, baik di antara Dayak-Melayu-Cina, maupun Dayak-Melayu-Madura.

Studi ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tiga kekerasan etnik di Kalbar. Namun tidak seperti studi tentang relasi etnik pada umumnya, studi ini pada saat yang sama juga berusaha menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidakterjadinya kekerasan etnik di antara kelompok-kelompok etnik tertentu. Studi ini secara umum berusaha menjawab pertanyaan mengapa Kalbar hanya mengalami tiga kali kekerasan etnik selama 40 tahun terakhir, mengapa dalam 5 tahun terakhir ini Kalbar tidak lagi mengalami kekerasan etnik, khususnya di antara Dayak dan Melayu.

Studi yang berupaya memberi penjelasan simetris ini berangkat dari satu asumsi pokok bahwa kekerasan etnik dan perdamaian etnik sebenarnya merupakan bagian yang integral dari apa yang disebut relasi etnik. Secara umum perdamaian etnik cenderung lebih dominan ketimbang kekerasan etnik. Dalam perdamaian etnik, memang tetap ada persaingan yang tajam di antara berbagai kelompok etnik untuk merebut sumberdaya (konflik etnik), tetap ada kekerasan individual dan kolektif inter-etnik, namun semua itu tidak menghalangi kelompok etnik untuk berhubungan dan mengadakan kerjasama.

Hipotesis yang dikembangkan studi ini adalah, secara umum, terjadi atau tidak terjadinya kekerasan etnik adalah konsekuensi dari profil tindak pidana inter-etnik di satu pihak, dan di pihak lain bekerjanya situasi, wacana publik dan mekanisme sosial tertentu dalam masyarakat dan negara. Walau kondisinya secara makro sangat kondusif, dan konflik etnik sangat tinggi, namun sepanjang profil tindak pidana inter-etnik hanya menampilkan karakteristik tertentu, serta situasi, wacana publik dan mekanisme sosial tidak mendukung, maka probabiliti terjadinya kekerasan etnik adalah kecil. Penyebab langsung kekerasan etnik adalah tindak pidana inter-etnik. Bila masyarakat dan/atau negara membiarkan, bahkan mungkin melibatkan diri sebagai aktor-aktor yang memanipulasi insiden itu dan melakukan mobilisasi, maka tindak kriminal individual akan berproliferasi menjadi tindak kriminal kolektif yang diorganisasi atas nama dan kepentingan etnik secara umum.


2. Perkembangan Demografi & Ekonomi
Pada masa awal Dayak dapat dikatakan merupakan penduduk asli dan merupakan mayoritas di daerah ini. Penduduknya menyebar mulai dari pesisir hingga bagian pedalaman. Mereka yang tinggal di pesisir mengembangkan beberapa kerajaan dan menganut Hindu, bekerja sebagai pedagang, nelayan, dan petani. Sedangkan sebagian lainnya yang tinggal di pedalaman menganut animisme, bekerja sebagai peladang berpindah dan pengumpul makanan.

Kontak dengan pedagang asing dan kedatangan migran, mendorong penduduk yang tinggal di pesisir untuk beralih agama menjadi Islam sedemikian sehingga mengembangkan kebudayaannya sendiri yang lebih berkembang dengan berpusat di kesultanan. Awalnya jumlah penduduk kelompok ini sangat sedikit, namun sering dengan semakin banyaknya Dayak yang berkonversi menjadi Islam disamping migrasi orang Islam dari daerah lain yang melakukan perkawinan silang, jumlah mereka menjadi bertambah. Mereka inilah yang kemudian menamakan dirinya sebagai Melayu.

Melayu kemudian mendatangkan Cina untuk bekerja sebagai penambang emas di kesultanan. Migran yang langsung datang dari negeri Cina ini menganut Kong Hucu dan Budha, mereka cenderung hidup dalam suatu pemukiman yang ekslusif di area pedalaman tertentu di sekitar pertambangan emas. Madura datang paling akhir ke Kalbar, setelah konfigurasi sosial yang terdiri dari ketiga kelompok etnik tersebut relatif telah terbentuk. Sebagai Islam, mereka cenderung tinggal bersama Melayu, Bugis, dan Jawa.

Awalnya jumlah penduduk Dayak jelas jauh lebih besar ketimbang Melayu. Namun dari waktu ke waktu, jumlah tersebut kian menyusut sedemikian sehingga sekarang cenderung menjadi seimbang. Hal ini terkait dengan kebiasaan Dayak yang beralih agama menjadi Islam. Namun sejak akhir abad 20, dan kulminasinya pada paruh kedua abad 21, Dayak banyak yang justru beralih menjadi Katolik dan Protestan. Berbeda dengan koversi agama sebelumnya, dengan menjadi Kristen Dayak tetap tidak kehilangan identitas etnik awalnya. Migrasi spontan besar-besaran Cina pada peralihan abad 20, dan Madura pada sekitar pertengahan abad 20, membuat jumlah penduduk kedua kelompok etnik meningkat drastik. Dan pada akhir abad 21 ini, Cina menempati kedudukan ketiga terbesar setelah Dayak dan Melayu, sedangkan Madura kelima terbesar setelah Jawa. Mayoritas Dayak masih tetap tinggal di pedalaman khususnya di kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang. Melayu tetap tinggal di sekitar pesisir, khususnya di Kabupaten Pontianak, Sambas, Ketapang dan Kapuas Hulu. Sedangkan Cina dan Madura, sejak mengalami kekerasan etnik umumnya di tinggal di daerah perkotaan, khususnya kota Pontianak dan Singkawang.

Tidak seperti mitos yang berkembang, Kalbar bukan merupakan suatu wilayah yang makmur. Sumberdaya alamnya tidak terlalu bervariasi, dan tanahnya kurang subur. Pada abad 16-19, wilayah ini lebih banyak mengandalkan pada emas dan intan, pada paruh pertama abad 20, pada kopra, karet dan lada, selanjutnya hingga sekarang ini pada kayu, jeruk dan kelapa sawit. Komposisi demografis dan situasi ekologis disamping faktor politik tertentu menyebabkan berkembangnya semacam division of labor secara etnik. Melayu adalah pegawai kerajaan, Dayak peladang berpindah, Cina pekerja tambang,.

Memasuki abad 20, terjadi sedikit perubahan. Melayu menjadi semakin identik dengan birokrat dan guru, Dayak selain sebagai peladang berpindah juga petani perkebunan karet, sedangkan Cina meninggalkan pekerjaan tambang emas, menjadi petani dan pedagang, sedangkan Madura adalah kuli kontrak di perkebunan khususnya kelapa. Setelah kemerdekaan, Melayu tetap menguasai birokrasi dan pekerjaan intelektual, tetapi pada akhir abad 20 mereka memperoleh persaingan keras dari Dayak yang sekarang banyak memiliki lulusan sarjana. Cina semakin mengokohkan diri sebagai pedagang dan pengusaha menengah ke atas yang praktis menguasai hampir seluruh bidang. Sedangkan Madura setelah berhasil mandiri, bekerja sebagai petani dan pengusaha kecil dan sektor informal.

Karena tidak ada ada penerapan sistem paksa di Kalbar, penduduk Kalbar dari berbagai etnik cenderung relatif hidup makmur dan merata pada masa kolonial. Ketika Jepang masuk, tingkat kemakmuran sempat turun, namun pemerataan tetap tinggi. Setelah kemerdekaan, tingkat kemakmuran dan pemerataan kembali meningkat. Sebagai akibat kebijakan pemerintah Orde Baru yang menekankan capital intensive dalam eksploitasi kehutanan, kendati kemakmuran awalnya meningkat, namun pada saat yang sama telah menimbulkan tingkat pemerataan yang rendah. Cina berhasil tampil sebagai orang yang menguasai banyak aset ekonomi, meninggalkan ketiga kelompok etnik lainnya.

Di sekitar awal 1990, sebagai akibat mulai menipisnya hutan dan beralihnya ekonomi ke perkebunan. tingkat kemakmuran warga menjadi menurun, pada saat yang sama pemerataan semakin rendah. Semakin banyak Dayak yang kehilangan tanahnya karena dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, Melayu kehilangan pekerjaannya di industri kayu, dan upaya untuk mengembangkan perkebunan jeruk mengalami hambatan ketika pemerintah pusat melakukan intervensi dengan memberlakukan tata niaga jeruk. Hal ini membuat Dayak dan Melayu terpaksa keluar menjadi TKI ke daerah lain, termasuk ke negara tetangga, Malaysia dan Brunei. Dan bertindak sebagai makelar bagi kedua etnik tersebut adalah Cina dan Madura. Tingkat kemiskinan di Kalbar mendekati kulminasi ketika pada pertengahan 1998 Indonesia mengalami krisis terparah


3. Perkembangan Politik & Formasi Identitas Etnik
Pada masa sebelum dan selama masa kolonial, Kalbar merupakan daerah yang terdiri dari banyak kesultanan. Kendati saling bersaing, semua sultan adalah Melayu dan memperoleh dukungan dari pemerintah Belanda & Jepang. Dayak adalah rakyat yang menjadi subyek kekuasaan Melayu. Cina merupakan kelompok etnik yang walaupun juga berada dalam kekuasaan Melayu, namun mereka berusaha mengembangkan otonomi tersendiri & relatif eksklusif. Sebagaimana Dayak, Madura adalah rakyat biasa, yang seakan menjadi budak bagi kelompok etnik lainnya. Namun tidak seperti Dayak, kelompok etnik pendatang ini harus menghambakan dirinya bukan hanya pada satu, melainkan juga kelompok etnik lainnya.

Konfigurasi sosial semacam itu terus bertahan hingga beberapa peristiwa penting terjadi di penghujung masa kolonialisme dan masa kemerdekaan. Pemerintah Belanda & misionaris memberikan kesempatan pendidikan yang besar, dan secara sadar atau tidak, ikut membentuk identitas etnik kepada Dayak. Dalam batas tertentu, pemerintah dan misionaris juga membuka kesempatan pendidikan yang besar kepada Cina. Tragedi pembunuhan massal oleh Jepang di Mandor membuat Melayu kehilangan banyak sumberdaya manusia yang berkualitas. Dan karena sikap yang cenderung pro Belanda pada masa awal kemerdekaan, membuat Melayu pada akhirnya kehilangan peluang untuk menguasai birokrasi pemerintahan pada masa Orde Lama. Sejumlah Dayak berhasil memanfaatkan situasi ini, setelah berhasil mengkosolidasi kekuatannya, mereka mendirikan partai politik dan menang dalam pemilu 1955 dan 1958. Hal ini kemudian mengantarkan Dayak untuk menempati posisi sebagai kelompok etnik yang berkuasa. Satu orang menjadi gubernur, dan 4 di antaranya menjadi bupati serta beberapa mengisi jabatan-jabatan prestisius lainnya. Singkatnya, Dayak naik ke kursi kekuasaan, menggantikan kelompok etnik yang dulu mereka anggap sebagai penjajahnya.

Kemerdekaan dan politik luar negeri Indonesia di masa Orde Lama, membuat Cina menjadi lebih berkembang. Mereka bukan hanya menguasai ekonomi, melainkan juga mulai masuk dan berperan dalam bidang sosial-politik. Sedangkan Madura dapat terlepas dari situasi perbudakan, dan mengembangkan usaha sendiri dalam bidang ekonomi skala kecil dan sektor informal.

Tidak lama Dayak menguasai birokrasi pemerintahan. Seiring dengan pergantian rezim dan perubahan politik luar-negeri Indonesia, pemerintah pusat membatasi aktivitas tokoh Dayak dalam politik dan pemerintahan, dan menggantikannya dengan pejabat militer yang berasal dari Jawa. Dayak berusaha mengadakan koptasi, namun gagal. Peralihan Orde Lama ke Orde Baru merupakan masa yang paling menyakitkan bagi Cina. Mereka bukan hanya kehilangan posisinya secara ekonomi dan politik, melainkan juga harus kehilangan materi dan nyawa. Dua kelompok etnik yang relatif beruntung adalah Melayu dan Madura. Belajar dari sejarah, secara perlahan Melayu berhasil kembali menguasai birokrasi tingkat menengah ke bawah. Kendati perannya secara politik tidak besar, Madura berhasil memperbaiki posisinya sedemikian sehingga pemerintah, militer, dan parpol terpaksa harus memperhatikan kepentingannya dalam beberapa urusan tertentu. Puncaknya adalah terpilihnya seorang militer Madura menjadi bupati di kabupaten Sanggau.

Orde Baru adalah masa kontemplasi dan konsolidasi bagi Dayak. Dalam masa panjang itu, mereka berusaha semakin menguatkan identitas etnik mereka dengan mengontraskan perbedaan antara Dayak dengan Melayu. Mereka mengidetifikasi dirinya sebagai Kristen, penduduk asli, mayoritas, namun dijajah oleh Melayu yang mereka anggap sebagai Islam, pendatang dan minoritas. Mereka mendirikan berbagai organisasi sosial-politik dan ekonomi yang berusaha memberdayakan kelompok etniknya. Beberapa belas tahun kemudian, pemberdayaan tersebut berhasil mentransformasikan dirinya sebagai suatu gerakan politik. Dengan berbagai ancaman kekerasan, mereka melakukan demo menentang HPH dan perkebunan, dan puncaknya terjadi ketika mereka berhasil memaksakan pemerintah untuk mengangkat seorang Dayak sebagai bupati sebelum masa Orde Baru berakhir. Secara tidak langsung, berkembangnya pendekatan Dayak yang cenderung pada kekerasan adalah disebabkan oleh sikap perusahaan dan pemerintah sendiri yang hanya memperhatikan satu tuntutan bila satu kelompok bersikap mengancam.

Melayu awalnya tidak mempedulikan gerakan politik ini. Namun setelah kekerasan etnik Dayak versus Madura pada 1997 berakhir yang kemudian membuat Dayak semakin asertif dan konfiden dalam memperjuangkan kepentingannya, Bukan hanya dalam politik, melainkan juga sosio-kultural. Mereka memaksa kelompok etnik lainnya untuk menundukan diri kepada hukum adat. Melayu kemudian bereaksi. Mereka yang berasal dari kelompok etnik terakhir ini memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa mereka juga merupakan penduduk asli, mayoritas dan juga mengembangkan konsepsi bahwa Dayak dan Melayu adalah saudara, dan bahwa menjadi Islam tidak berarti Dayak kehilangan identitasnya. Lebih jauh Melayu juga mengembangkan berbagai organisasi etnik Kemelayuan dan hukum adat Melayu.

Dalam konteks persaingan yang ketat dan penuh friksi inilah kemudian terjadi kekerasan etnik Paritsetia pada 1999 yang melibatkan Melayu versus Madura. Sebagaimana Dayak, sesudah insiden kekerasan itu, giliran Melayu menjadi lebih asertif dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Mereka seakan tidak takut lagi untuk berperang secara frontal dengan Dayak. Setelah kalah dalam pemilihan bupati di beberapa kabupaten, mereka akhirnya berhasil menambah jumlah orang Melayu sebagai bupati sedemikian sehingga jumlah mereka relatif seimbang. Dalam era kebijakan Otda, puncaknya mereka berhasil menguasai jabatan gubernur pada akhir 2002.

Era reformasi berhasil membukakan pintu yang lebar bagi Cina untuk lebih leluasa untuk menyatakan identitas etniknya. Kelompok yang lebih suka disebut Tiong Hoa ini menyelenggarakan Imlek dan berbagai perayaan lain dalam skala besar yang secara menyolok memperagakan barongsay dan liong. Lebih dari itu, ia juga membuka pintu yang lebar bagi Cina untuk terjun ke bidang politik. Bersama Dayak, mereka beraliansi mendirikan suatu partai politik, dan hasilnya adalah terpilihnya beberapa politisi Cina sebagai anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Selain itu, melalui bargaining tingkat tinggi, mereka juga berhasil menempatkan wakilnya di MPR. Dan dengan memanfaatkan konflik politik di antara Dayak dan Melayu di satu pihak, dan konflik politik internal dalam Dayak itu sendiri, pada akhir 2003 ini, Cina juga berhasil menjadi bupati di Sanggau.

Hampir di sepanjang masa Orde Baru, Madura ikut berperan dalam politik. Beberapa orang Madura dari waktu ke waktu selalu terpilih sebagai anggota DPRD tingkat I dan II. Mereka umumnya berafiliasi kepada partai Golkar yang berkuasa atau sebaliknya, oposisi pemerintah yang beralirkan Islam, dan/atau NU atau PKB pada Pemilu 1999. Namun dua kali mengalami kekerasan etnik secara berurutan dalam waktu singkat, membuat sejumlah orang Madura berusaha mendekatkan diri secara sosial dengan orang Dayak melalui penundukan diri pada hukum adat, sedangkan secara politik, mereka menjadi anggota beberapa partai nasional dan Islam yang umumnya dimasuki orang Melayu. Namun Madura tentu saja tidak sepenuhnya dapat menerima hal itu, sebagian merasa bahwa mereka sekarang harus terpaksa menundukkan diri kepada Dayak dan Melayu.


4. Perkembangan Struktur Sosial & Dominasi Kultural
Pada masa kolonialisme hingga awal kemerdekaan, Melayu berada dalam lapisan teratas dalam stratifikasi sosial di Kalbar. Melayu memiliki pekerjaan terhormat, kekuasaan yang besar, dan kekayaan yang berlimpah. Sedangkan Dayak, Cina dan Madura menempati lapisan terbawah. Dalam upayanya untuk menaikkan lapisan sosialnya, Dayak perlu mengubah agamanya menjadi Islam. Karena dengan cara itu mereka bukan saja akan mengakui dan diakui sebagai Melayu, melainkan juga pintu akses kepada peradaban dan kemajuan akan terbuka lebar. Namun setelah kolonialisme dan misionaris melakukan program Kristenisasi, kecenderungan tersebut menjadi berkurang.

Berkat fasilitas pendidikan kolonialisme, Melayu tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai kelompok etnik yang menempati kedudukan terhormat. Pada saat yang sama, bermunculannya berbagai sekolah nasionalis, juga membuka peluang mobilitas vertikal di antara orang Melayu kalangan bawah. Namun sebelum kedua hal tersebut mengalami proses sinerji, muncul beberapa kejadian penting yang menghambat. Pembunuhan massal terhadap keluarga aristokrat orang-orang Melayu oleh tentara Jepang dalam Peristiwa Mandor, dan sikap bangsawan Melayu yang cenderung pro-Belanda ketimbang Republiken pada masa kemerdekaan. Dua kejadian ini melahirkan adanya generation gap sedemikian sehingga dominasi Melayu terancam.

Dari satu segi, Dayak dan Cina memperoleh akses pendidikan yang lebih besar ketimbang Melayu. Hal ini terjadi karena pemerintah kolonial dan misionaris memang lebih berorientasi kepada kedua kelompok etnik tersebut, pada saat yang sama kedua kelompok etnik itu sendiri tidak memiliki hambatan psikologis dan sosial untuk bersekolah yang diselanggarakan dengan bahasa Belanda dan agama Kristen. Menjelang kemerdekaan, akses kepada pekerjaan yang terhormat mulai terbuka lebar bagi Dayak. Sedangkan Cina mulai merintis usaha menuju penguasaan kekayaan.

Setelah terpilihnya Dayak sebagai gubernur dan bupati, dari segi pekerjaan Dayak mulai menempati kedudukan yang paling terhormat dibandingkan kelompok etnik lainnya di Kalbar. Kendati secara agregat jumlah birokrat dan guru Melayu tetap lebih besar ketimbang Dayak, namun mengingat jabatan teratas diduduki Daya, Dayak merasa mengalami mobilitas vertikal positif., sebaliknya Melayu justru negatif. Pada saat yangn hampir sama mobilitas vertikal positif juga dialami Cina bukan saja dalam bidang kekayaan karena menguasai perdagangan, melainkan juga bidang politik. Beberapa Cina aktif dalam bidang polittik, ikut bergabung dengan beberapa partai politik nasional di antaranya adalah PKI. Kendati sebenarnya mengalami mobilitas vertikal positif, kelompok etnik lainnya cenderung tetap memang sebagai kelompok etnik yang tidak diperhitungkan.

Ketika terjadi kekerasan etnik pada 1967, Cina memang mengalami hambatan besar dalam mobilitas vertikal, namun posisinya tetap dalam lapisan menengah. Setelah berhasil mengatasi krisis selama beberapa tahun, mereka akhirnya berhasil semakin mengokohkan diri sebagai lapisan menengah tersebut, setidaknya hanya dalam bidang ekonomi karena secara sosial dan politik pemerintah Orde Baru menutup akses mereka untuk itu. Mobilitas vertikal negatif justru dialami oleh Dayak. Sebagaimana Melayu sebelumnya, Dayak seakan kembali turun ke posisi bawah. Hanya ada sedikit Dayak yang bekerja sebagai birokrat, itupun dalam jabatan rendah. Mereka tidak lagi berkuasa. Pengambilan tanah, harta dan usaha Cina ternyata tidak membuat Dayak dapat menguasai perekonomian di pedalaman, apalagi membuat mereka kaya.

Masa Orde Baru adalah kejayaan bagi orang Melayu, Cina, dan Madura. Publik menghormati Melayu karena mereka berkuasa; menghormati Cina karena mereka kaya, dan menghormati Madura karena mereka relatif paling makmur di antara orang-orang lapisan bawah. Sebaliknya Dayak merasa seakan kembali ke masa kolonialisme. Tetapi menjelang akhir Orde Baru, jumlah sarjana dan intelektual Dayak meningkat. Dan seiring dengan semakin banyaknya orang yang memiliki jabatan prestisius dalam birokrasi dan perusahaan swasta pada Orde Reformasi Dayak kembali menduduki lapisan sosial yang terhormat. Namun kali ini baik Dayak, Melayu maupun Cina harus berbagi kedudukan yang terhormat tersebut. Sebaliknya, bagi Madura masa ini merupakan mobilitas vertikal negatif. Sebagian di antaranya bahkan harus kembali ke titik nol di suatu pemukiman eksklusif yang dibangun pemerintah tidak jauh dari kota Pontianak.


5. Kekerasan Etnik dan Perdamaian Etnik
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada hubungan yang baik di antara keempat kelompok etnik di Kalbar. Hubungan baik tersebut pada intinya tetap tidak berubah secara signifikan walaupun dari waktu ke waktu ada ketegangan di antara berbagai kelompok etnik itu sebagai akibat kompetisi dalam bidang ekonomi, politilk dan sosio-kultural. Hubungan juga tidak mengalami perubahan ketika ada satu atau beberapa anggota dari satu kelompok etnik melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota kelompok etnik lainnya. Dari perspektif ini, kekerasan etnik merupakan suatu peristiwa yang meletus sesekali dan sama sekali tidak terduga.

Dayak dan Cina tetap memiliki hubungan baik di sepanjang tahun 1967. Memang ada konflik etnik yang tinggi di antara mereka secara agregat, khususnya dalam bidang ekonomi. Namun dalam bidang politik, Dayak tidak memandang Cina sebagai kompetitor yang menyebabkan dan/atau memanfaatkan kejatuhan sejumlah orang Dayak dari posisi strategik di pemerintahan. Dalam hal ini, justru Melayu dan kelompok etnik pendatang seperti Jawa yang seharusnya merupakan saingan terberat Dayak. Namun hubungan baik antara Dayak dan Cina mulai memburuk sejak awal September 1967. Sekelompok orang menculik dan membunuh 9 orang Dayak di kampung Tahum. Isu yang berkembang, pembunuhnya adalah Gerakan PGRS/Paraku yang para anggotanya adalah orang Cina. Sekitar satu bulan kemudian, pertengahan Oktober 1967, kembali terjadi pembunuhan terhadap Dayak di Bengkayang yang juga diisukan dilakukan oleh orang Cina.

Setelah pernyataan perang yang dinyatakan bekas Gubernur Dayak di RRI, sejumlah Dayak mulai bergerak untuk mengusir Cina dari area pedalaman di sekitar perbatasan. Awalnya gerakan pengusiran itu berjalan tanpa pertumpahan darah, namun seiring dengan meningkatnya tekanan militer kepada Dayak, gerakan itu dalam perkembangnya berubah menjadi gerakan yuang menimbulkan banyak pertumpahan darah. Dari aksi yang secara eufemistik disebut sebagai demonstrasi itu, dalam waktu sekitar 2 bulan, Dayak berhasil mengusir sekitar 55 ribu Cina, menyebabkan kematian sekitar 2000 orang, dan merampas harta benda dan tanah Cina. Setelah hidup terlunta-lunta dalam kondisi yang sangat memperihatinkan selama bertahun-tahun, sejak saat itu Cina praktis hanya tinggal di daerah perkotaan, kalaupun di pedalaman, mereka cenderung tinggal di jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar, seperti Sambas-Singkawang-Mempawah-Pontianak.

Dayak memang memiliki hubungan yang konfliktual dengan Madura. Dalam bidang ekonomi, Madura sejak terjadinya insiden 1967 ikut merampas tanah-tanah milik Cina yang seharusnya milik Dayak. Dalam bidang sosial, Dayak juga melihat Madura sebagai orang yang mudah melakukan tindakan kriminalitas yang merugikan Dayak. Namun konflik etnik yang paling tinggi justru di antara Dayak dan Melayu. Melayu adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas kemiskinan dan kehinaan Dayak sejak zaman kolonial hingga masa Orde Baru. Dan sejak 1994 Dayak dan Melayu memiliki hubungan politik yang buruk.

Ketika ketegangan politik semakin meningkat di antara kedua kelompok etnik mayoritas itu, Dayak justru mendadak melakukan ethnic cleansing kepada Madura. Berawal dari perkelahian pemuda di Sanggau Ledo, sejumlah Dayak di Bengkayang melakukan aksi pembalasan melalui pembakaran rumah milik Madura. Kendati ada korban manusia pada inisden yang berlangsung pada Desember 1996 itu, namun jumlahnya sedikit dan skala keributan pun masih terbatas hanya di beberapa kecamatan. Beberapa penyerangan dan pencegatan di kota Pontianak dan di sekitar jalan raya di kabupaten Pontianak, satu bulan kemudian, akhir Januari 1997, telah membuat skala kekerasan menjadi meningkat. Setelah berlangsung beberapa pertemuan di antara para panglima perang, Dayak secara kurang-lebih sistematik melakukan pembunuhan besar-besaran dengan menggunakan senjata api kepada Madura di kawasan Bengkayang, Landak dan Sanggau. Setidaknya sekitar 1000 orang mati, dan 20 ribu Madura terpaksa mengungsi ke Singkawang, Mempawah dan Pontianak. Berbeda dengan insiden sebelumnya, militer atau aparat keamanan lainnya memang tidak merekayasa terjadinya kekerasan etnik kali ini. Namun secara tidak langsung mereka masih terlibat kendatipun militer sebenarnya aktif memadamkan kekerasan dengan melindungi Madura.

Penganiayaan terhadap tersangka pencuri Madura oleh sekelompok Melayu di Desa Parit Setia, membuat kemarahan pada sejumlah warga Madura yang menjadi tetangga dan keluarga korban di Desa Rambaian melakukan penyerangan terhadap para tersangka pelaku di Parit Setia dua hari kemudian, 19 januari 1999. Penyerangan yang terjadi persis di Hari Raya Idul Fitri itu pada gilirannya bukan saja membuat kemarahan warga Parit Setia, melainkan juga Melayu di Sambas pada umumnya. Suasana menjadi tegang. Sejumlah pemimpin Melayu tertentu melakukan berbagai pertemuan dan persiapan. Setelah muncul ketegangan baru antara Dayak dan Melayu karena pihak pertama melakukan intimidasi dalam upaya untuk merebut jabatan Bupati Pontianak, dan beberapa kekerasan individual Madura, pada 22 Februari 1999 Melayu Sambas melakukan aksi ethnic cleansing kepada seluruh Madura di Sambas. Antara periode akhir Februari hingga Maret 1999, setidaknya sekitar 1000 Madura meninggal dan 65 ribu terpaksa mengungsi ke Singkawang dan Pontianak. Seperti insiden 2 tahun sebelumnya, militer atau polisi tidak merekayasa insiden, namun tetap terlibat secara tidak langsung.

Selama kekerasan etnik terjadi, sebagian besar anggota kelompok enik yang bertikai di berbagai daerah lainnya tetap berlangsung baik. Misalnya saja, Sementara aksi brutal berlangsung di Sambas, Bengkayang, Landak, dan Sanggau, Cina yang tinggal di Singkawang, Pontianak, Kapuas Hulu, dan sebagainya tetap berhubungan baik dengan Dayak. Demikian pula kelompok-kelompok etnik lainnya dengan Cina. Hal yang sama juga terjadi di antara Melayu dengan Madura. Sementara rekan-rekan lainnya saling berbunuhan di Kabupaten Sambas, Melayu dan Madura di Singkawang yang notabene merupakan ibukota Sambas tetap berhubungan baik. Bahkan pengamatan yang seksama sebenarnya memperlihatkan bahwa di wilayah yang sedang mengalami kekerasan etnik pun, sejumlah Dayak melindungi Cina dan Madura atau sejumlah Melayu melindungi Madura dari ancaman kekerasan rekan-rekan mereka. Dan setelah kekerasan usai, kelompok-kelompok etnik kembali berhubungan sebagaimana biasa.

Dayak memperkenankan Madura untuk datang berkunjung ke Bengkayang dan Sanggau, beberapa di antaranya bahkan dapat tinggal menetap dan tetap memiliki hak pemilikan atas tanah Madura. Kendati Melayu tidak memperkenankan Madura untuk kembali ke Sambas bahkan hanya untuk sekedar berkunjung sekalipun, mereka tetap mengakui hak pemilikan tanah Madura di Sambas, mengembangkan kerjasama untuk menggarap atau mengalihkan status tanah tersebut, dan mengadakan berbagai kontak akrab di Singkawang dan Pontianak. Terkadang hubungan inter-etnik itu mendadak tegang dalam situasi tertentu, tetapi umumnya hal itu hanya terjadi sesaat.

Dalam lima tahun terakhir ini, relasi Dayak, Melayu, Cina, dan Madura memang berada dalam situasi perdamaian etnik kendatipun di antara mereka ada konflik etnik yang tajam. Dayak dan Melayu berkompetisi dalam bidang sosial-politik. Dayak vs. Cina berkompetisi dalam bidang ekonomi-politik, Dayak vs. Madura dalam sosial-politik, Melayu vs. Cina dalam ekonomi-politik, Melayu vs. Madura dalam sosial-ekonomi, serta Cina vs. Madura dalam ekonomi.

Terlepas dari perbedaannya, ada kesamaan menyolok di antara ketiga kekerasan etnik di atas. Secara umum, hal itu dapat dilihat pada segi waktu, lokasi, dan skala. Dari segi waktu, kejadian berlangsung di akhir atau awal tahun yang merupakan momen penting mendekati peralihan situasi politik dan/atau di sekitar hari raya keagamaan. Masih dari segi waktu, insiden setidaknya membutuhkan satu rentang waktu sebelum meletus dalam skala besar (lull period), dan umumnya berlangsung sekitar 2-3 bulan. Dari segi lokasi, insiden berlangsung dalam satu lokasi terbatas, mulai dari satu kabupaten hingga beberapa kabupaten, tidak pernah meliputi seluruh propinsi sekaligus. Dari segi skala, seluruh insiden menelan banyak kerugian materi, manusia, dan pengungsi. Penelusuran yang lebih seksama, memperlihatkan bahwa kesamaan yang menyolok juga terletak pada fakta bahwa kekerasan etnik berawal dari satu tindak pidana inter-etnik. Yakni, satu atau lebih individu dari satu kelompok etnik menganiaya dan/atau membunuh satu atau lebih individu dari kelompoik etnik lainnya.

Ketiga insiden kekerasan etnik yang terjadi di Kalbar semuanya berawal dari tindak pidana inter-etnik yang kemudian berproliferasi menjadi satu kekerasan kolektif yang diorganisasikan oleh sejumlah aktor atas nama dan untuk kepentingan kelompok etnik. Sedemikian sehingga mendorong sebagian anggota kelompok etnik dari berbagai kategori bersedia untuk melakukan berbagai aksi yang dalam situasi normal dianggap sangat bertentangan dengan nilai dan norma kemanusiaan. Pria-wanita, tua-muda, lapisan atas-bawah, guru-murid, pejabat-rakyat, warga biasa-kriminal dan sebagainya tanpa kecuali semua ikut berpartisipasi. Dari satu segi, hal ini seakan merupakan aksi penghakiman massa yang bersifat kolosal, selektif dan indiskriminatif dalam pelaksanaannya. Kolosal, karena pihak yang menjadi pelaku berujumlah besar, melakukan kekerasan dalam jangka waktu lama dan lokasi yang secara geografis besar sehingga menghasilkan korban yang juga besar. Dikatakan selektif, karena hanya satu kelompok etnik tertentu, bukan kelompok etnik lainnya, yang menjadi sasaran kekerasan. Dan dikatakan indiskriminatif, karena praktis seluruh individu yang menjadi anggota kelompok etnik tersebut menjadi sasaran kekerasan. Karena itulah kekerasan etnik berbeda dengan aksi penghakiman massa yang bersifat kriminal, kerusuhan, tawuran dan kekerasan ekolektif lain pada umumnya.

Dari dulu hingga sekarang, tahun demi tahun, tindak pidana inter-etnik tetap terjadi. Dayak menganiaya/membunuh Melayu atau sebaliknya, Dayak menganiaya/membunuh Cina atau sebaliknya, Dayak menganiaya/membunuh Madura atau sebaliknya, Melayu menganiaya/membunuh Madura, atau sebaliknya, Cina menganiaya/membunuh Madura atau sebaliknya, termasuk tindak pidana inter-etnik lainnya seperti dengan kelompok-kelompok etnik lainnya di Kalbar seperti Jawa, Bugis, Batak dan sebagainya. Dan yang menarik, tindak pidana inter-etnik semacam itu tetap terjadi dalam lima tahun terakhir ini, satu periode yang dapat dikatakan paling genting karena beberapa kelompok etnik utama sedang mengalami konflik etnik yang tinggi. Uniknya, semua tindak pidana inter-etnik tersebut tidak ada yang berkembang menjadi kekerasan etnik berikutnya.

Sebagai contoh misalnya, pada Desember 1999, ratusan Melayu menyerang beberapa puluh Dayak di sebuah perusahaan bis di Pontianak yang mengakibatkan 7 orang terluka dan 1 orang mati di pihak Dayak. Kejadian ini hanya berselisih sekitar 2 minggu dengan perkelahian kelompok yang sama. Dan kendati pada Oktober terjadi ketegangan antara Dayak dan Melayu bertalian dengan pemilihan Utusan Daerah Kalbar di MPR, insiden itu tidak berkembang menjadi kekerasan etnik. Pada Oktober 2000, perselisihan akibat kecelakan lalu lintas kecil mendorong ratusan Melayu di Pontianak untuk menyerang Madura. Setahun berikutnya, Juli 2001, ratusan Melayu menyerang berbagai kam pengungsian setelah beberapa Madura membunuh seorang anak Melayu dalam upaya perampokandi Pontianak, namun insiden itu sebagaimana insiden sebelumnya juga tidak menghasilkan kekerasan etnik. Tahun 2002 ketika Dayak dan Melayu kembali mengalami puncak ketegangan menjelang suksesi Gubernur, tiga insiden terjadi. Dalam suatu kejadian perampasan motor, seorang pemuda Madura membunuh seorang lelaki Dayak di Sungai Ambawang (Februari), seorang Madura membunuh Melayu dalam arena perjudian di Desa Karimunting (Desember), dan seorang pemuda Dayak membunuh seorang pemuda Melayu dalam perkelahian geng di Pasar Flamboyan Pontianak (Desember). Sebagaimana sebelumnya, ketiga insiden itu tidak berkembang menjadi kekerasan etnik.

Situasi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Mengapa tidak semua tindak pidana inter-etnik akan menghasilkan kekerasan etnik? Lebih tendensius, mengapa dari ratusan hingga ribuan aksi kriminal lintas etnik selama puluhan tahun, hanya ada 3 insiden saja yang akhirnya berkembang menjadi kekerasan etnik di Kalbar?

Ada 6 karakteristik bertalian erat yang membuat tindak pidana inter-etnik menjadi potensial untuk berkembang menjadi kekerasan etnik. Pertama, tindak pidana sejak awal dilakukan secara kolektif. Kedua, aktor yang melakukan tindak pidana awal berasal dari kelompok etnik yang memiliki reputasi sebagai kelompok yang solid. Ketiga, aktor yang melakukan tindak pidana awal merupakan warga yang memiliki reputasi baik. Keempat, korban dari tindak pidana awal memiliki reputasi baik. Kelimar, alasan melakukan tindak pidana itu bersifat non-kriminal. Terakhir, tindak pidana inter-etnik itu dianggap bertalian erat dengan tindak pidana inter-etnik lain yang terjadi dalam satu lokasi dan momen kritis tertentu.

Tindak pidana inter-etnik yang bersifat individual cenderung menimbulkan reaksi yang wajar. Para individu yang kebetulan memiliki etnik yang sama dengan korban cenderung menganggap hal itu merupakan tindak kriminal biasa, menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada aparat keamanan. Anggapan bahwa hal ini hanya merupakan masalah kriminal semakin kuat bila pelaku bukan berasal dari kelompok yangn memiliki reputasi sebagai kelompok yang solid; pelaku merupakan residivis atau preman; korban merupakan residivis, atau warga biasa yang memiliki reputasi baik, dan alasan tindakan itu adalah sepenuhnya kriminal.

Namun masalahnya menjadi berbeda ketika para pelaku tindak pidana melakukan hal itu secara kolektif. Hal ini merangsang simpati para individu yang memiliki etnik sama dengan korban. Simpati semakin menguat ketika para pelakunya merupakan satu kelompok etnik yang selama ini dianggap solid. Dan simpati dengan cepat berubah menjadi identifikasi ketika tindakan kolektif membawa korban individual yang selama ini dikenal sebagai pihak yang terhormat pada satu pihak, dan pihak lain secara simetris, pelakunya juga ternyata memiliki reputasi yang terhormat; sedangkan alasan melakukan tindakan itu bukan untuk aksi balas dendam atau merampok atau alasan kriminal lainnya, tetapi sesuatu yang melambangkan dominasi etnik.

Praktis hampir seluruh karakteristik tindak-pidana inter-etnik di atas memang ada sebelum meletusnya ketiga kekerasan etnik di Kalbar. Seluruh karakteristik itu pada giliranya memaksa kelompok etnik untuk memberikan definisi situasi yang kritikal. Namun hingga pada titik ini, kekerasan etnik tetap masih dalam taraf potensial. Adalah kehadiran aktor-aktor tertentu yang mampu memanipulasi situasi dan memobilisasi para anggota untuk bertindak secara kolektif yang membuat kekerasan etnik menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Dalam insiden 1967, aktor-aktor itu adalah tentara dan sekelompok elit Dayak yang baru saja jatuh dari posisi strategisnya di pemerintahan. Secara bersama, mereka memanipulasi situasi dengan mengatakan bahwa Cina adalah komunis, komunis tidak mengenal Tuhan, dan mereka bermaksud untuk menyingkirkan Dayak. Selanjutnya, tentara mengancam penduduk Dayak untuk mengangkat senjata kepada Dayak bila tidak ingin dimusuhi tentara, memberikan senjata dan penghargaan kepada mereka yang bersedia bergabung. Sementara itu beberapa Dayak tertentu membentuk laskar Pangsuma dan mendorong Dayak untuk bergabung mengursir Cina dari pedalaman.

Dalam inisden 1997, aktor-aktor itu adalah kepala desa, kepala adat, temenggung, panglima perang Dayak. Mereka memanipulasi situasi dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Madura adalah upaya untuk menghancurkan Dayak dan pernyataan perang. Sebagaimana sebelumnya, mereka melakukan upacara adat tertentu yang mendorong massa untuk bergabung melakukan kekerasan. Dalam insiden 1999, aktor-aktor itu adalah kepala desa, guru, pensiunan tentara dan polisi, kontraktor, mantan pejabat, dan sebagainya. Mereka memanipulasi situasi dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Madura adalah perbuatan kafir, walaupun Muslim darah mereka halah untuk ditumpahkan karena telah berbuat aniaya terhadap saudara Muslimnya yang notabene merupakan penduduk asli di hari raya yang suci. Selanjutnya, para aktor bergerak menyiapkan rencana, berkeliling dari desa ke desa menyerukan perlawanan, menggalang dana, menyiapkan persenjataan, mengisi kekebalan bagi massa yang akan berperang, dan sebagainya.

Dalam 2 insiden terakhir ini, tentara dan polisi memang tidak terlibat langsung dalam merekayasa situasi. Namun tetap berperan. Kendati mengetahui berbagai upaya manipulasi dan mobilisasi yang dilakukan Dayak dan Melayu, mereka tidak melakukan berbagai upaya pencegahan. Pada tahap awal, terlihat indikasi bahwa polisi sengaja membiarkan Dayak pada 1997 dan Melayu pada 1999 untuk ‘menjinakkan’ Madura sebagai upaya balas dendam terhadap apa yang pernah dilakukan Madura pada polisi di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan tentara terlihat lebih sibut menyelamatkan harta ketimbang menyelamatkan orang Madura. Kekerasan etnik berakhir ketika akhirnya pemerintah mendatangkan tentara dan polisi dari luar Kalbar. Berbeda dengan rekan-rekannya, mereka yang datang dari luar mampu bertindak tegas kepada Dayak dan Melayu.


6. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kekerasan & Perdamaian Etnik
Ada berbagai situasi, wacana publik, dan mekanisme sosial yang menyebabkan Kalbar di satu saat mengalami kekerasan etnik, namun di saat lain justru perdamaian etnik.


A. Situasi
Situasi merujuk kepada faktor eksternal yang memaksa para aktor untuk memperhitungkannya, namun secara inheren tidak berhubungan dengan kekerasan atau perdamaian etnik secara langsung. Ada sejumlah situasi yang membuat kekerasan etnik terjadi di masa lalu berubah menjadi perdamaian etnik dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama, situasi teritori inter-etnik. Di masa lalu, Dayak dan Melayu memiliki semacam kesepakatan lisan bahwa masing-masing menempati wilayah teritori tersendiri. Dayak di bagian pedalaman (bagian darat), Melayu di pesisir (bagian laut). Namun perkembangan sistem pemerintahan dan proses invansi-sukseksi kelompok etnik lainnya membawa ancaman terhadap kesepakatan itu.

Pembagian wilayah secara administratif jelas tidak memperhitungkan aspek geografis & sosiologis secara detil sehingga menimbulkan kebingungan daerah mana yang merupakan kabupaten pesisir atau pedalaman, dan kelompok etnik mana yang menempatinya. Beberapa kabupaten memang jelas merupakan daerah pesisir, tapi sebagaimana Sambas dan Kabupaten Pontianak juga memiliki daerah pedalaman. Sintang dan Kapuas Hulu memang merupakan daerah pedalaman, namun jumlah penduduk Melayu di kedua kabupaten itu cukup banyak. Kebingungan ini berpotensi menjadi ketegangan ketika daerah harus memiliki bupati. Apakah Dayak atau Melayu yang harus menjadi bupati?

Kedatangan Cina dan Madura yang merembes masuk ke bagian pedalaman membuat masalahnya menjadi kompleks dan akut. Teritori Dayak menjadi semakin mengecil. Baik Cina maupun Madura cenderung membuat kantung-kantung (enclave) yang merujuk kepada teritori etnik masing-masing. Lebih khusus, kehadiran Madura yang notabene Islam juga berimplikasi pada meluasnya teritori Melayu dalam suatu wilayah yang secara normatif merupakan teritori Dayak.

Namun sejak pemerintah pusat melakukan pemekaran wilayah Dati II di Kalbar pada 1999 di satu pihak, dan sebagai akibat kekerasan etnik kepada Cina dan Madura di pihak lain, kedua hal itu tanpa sengaja telah berhasil mengurangi kekacauan dalam pembagian teritori etnik tersebut. Setiap kelompok seakan memiliki teritori etnik tersendiri. Sebagai akibat kebijakan pemekaran wilayah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Pontianak menjadi teritori Melayu, Bengkayang & Landak menjadi teritori Dayak. Dan sebagai akibat kekerasan etnik sebelumnya, Cina dan Madura cenderung menetap di sekitar perkotaan. Bersama Melayu, ketiga kelompok etnik tersebut menjadi mayoritas di beberapa lokasi kota perdagangan penting di Kalbar: Pontianak, Sungai Pinyuh dan Singkawang. Daerah yang disebut terakhir ini karena telah diakui statusnya oleh pemerintah sebagai kota otonom, terkepas dari Sambas dan Bengkayang, dapat dikatakan seakan sebagai teritori Cina. Bukan hanya dari aspek demografis, melainkan juga simbolis.

Bertalian erat dengan itu, situasi kedua, berubahnya konflik inter-etnik menjadi konflik intra-etnik. Sebelum terjadi pemekaran wilayah, Dayak dan Melayu cukup sering berada dalam posisi yang berlawanan untuk memperebutkan jabatan bupati. Sedangkan Cina dan Madura sering mengalami pertikaian dengan Dayak dan Melayu bertalian dengan sengketa tanah dan pemerasan. Namun situasinya berubah setelah pemerintah melakukan pemekaran wilayah, dan kekerasan etnik menimpa Cina dan Madura. Pengakuan atas teritori etnik justru membesarkan fragmentasi intra-etnik yang pada gilirannya mendorong terjadinya konflik intra-etnik. Hal ini sangat jelas terlihat pada Dayak dan Melayu, dua kelompok etnik yang sebenarnya terdiri dari banyak sub-etnik. Dalam kehidupan politik dan bidang lainnya, baik Dayak maupun Melayu akhirnya justru lebih banyak bersaing dengan para anggota kelompok etniknya sendiri ketimbang kelompok etnik lainnya. Dalam beberapa derajat, hal yang sama juga terjadi di Cina dan Madura.

Berjalan seiring dengan pemekaran wilayah, situasi ketiga, perubahan praktik pembagian kekuasan secara etnik. Di masa lalu, ada kecenderungan Melayu mendominasi jabatan bupati dan posisi strategis lainnya di kabupaten. Hanya ada sedikit kesempatan bagi Dayak untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kemarahan di kalangan Dayak ketika kelompok etnik yang merupakan pendatang dan minoritas di Kalbar seperti Madura justru dapat menjadi bupati. Namun sejak pertengahan 1999, sebuah wacana baru berkembang dan dalam waktu yang relatif singkat langsung diterapkan secara efektif. Bila individu yang berasal dari satu kelompok etnik memegang jabatan kepala daerah, maka individu dari kelompok etnik lain bertindak sebagai wakilnya, atau sebaliknya. Awalnya hal itu secara efektif berlaku hanya pada Dayak dan Melayu. Hingga pertengahan 2003, dari 10 Dati II Dayak dan Melayu berbagi secara seimbang jabatan tersebut, demikian pula gubernur yang sekarang dipegang oleh Melayu sedangkan wakilnya Dayak. Namun pada akhir 2003, untuk pertama kalinya tampil bupati Cina dengan wakil Melayu. Yang menarik, bupati Cina itu justru terpilih pada kabupaten yang Dayak merupakan mayoritas, di Sanggau bukan di Singkawang dimana Cina merupakan mayoritas.

Situasi keempat adalah perubahan dari bipolarisasi menjadi multipolarisasi. Kekerasan etnik di masa lampau terjadi dalam situasi bipolar. Ada satu kelompok etnik yang secara internal solid, dan pada saat yang sama berhasil membuat kelompok etnik lainnya memberikan dukungan kepada pihaknya, langsung atau tidak, untuk melawan satu kelompok etnik lainnya. Namun situasi ini sekarang berubah menjadi multipolar. Secara internal, Dayak dan Melayu mengalami proses fragmentasi; dan secara eksternal keduanya memiliki kekuatan yang relatif setara. Kemenangan hanya dapat dicapai dengan melakukan dengan aliansi dengan kelompok etnik etnik lain. Sayangnya, baik Cina maupun Madura sebagai kelompok yang paling potensial juga berada dalam posisi diametral dengan keduanya. Situasinya menjadi mirip perang dingin sebagaimana di alami AS vs. US dan negara Non-Blok


B. Wacana Publik
Wacana merujuk kepada persepsi dan sikap para aktor terhadap situasi yang berkembang di lingkungannya. Seperti situasi, wacana tidak berhubungan langsung dengan kekerasan etnik atau perdamaian etnik. Ada 4 jenis wacana yang berkembang sebelum dan sesudah kekerasan etnik. Pertama, bertalian dengan konsepsi etnik. Sebelum terjadinya kekerasan etnik, masing-masing kelompok etnik melihat kelompok lainnya seakan seragam dan hanya memiliki karakter negatif yang sama, namun sesudah insiden yang memakan banyak korban itu terjadi, mereka melihat variasi dan karakter positif. Hal itu paling jelas terlihat pada pada konsepsi Madura. Sebelumnya, Madura dianggap secara umum sebagai orang-orang yang memiliki kecenderungan kriminal yang tinggi, namun sekarang ini, kelompok etnik lain melihat adanya perbedaan antara mereka yang sudah tinggal lama dan baru datang, antara yang berasal dari pantai Barat dan Timur, antara pesisir dan pedalaman, dan sebagainya.

Perubahan yang dramatik juga terjadi antara Dayak dan Melayu. Dulu Dayak selalu mengklem bahwa hanya dirinya merupakan penduduk asli, mayoritas, Kristen, berbeda secara kontras sedemikian sehingga hanya Dayak yang memiliki monopoli dalam segala bidang kehidupan. Sekarang mereka mau mengakui bahwa sebenarnya Melayu juga merupakan saudara mereka sendiri yang beralih agama dan karena itu juga merupakan penduduk asli, merupakan mayoritas dan memiliki hak yang sama. Dulu Melayu mengganggap Dayak sebagai pihak yang cenderung memaksakan kehendak dan memeluk agama Kristen. Sekarang Melayu mengakui penderitaan Dayak di masa lalu yang mendorong mereka untuk mengkompensasi hal itu, bersedia berbagi kekuasaan dengan mereka, dan mengakui bahwa Dayak tidak perlu kehilangan identitasnya ketika mereka beralih ke agama Islam. Dan yang paling menarik, muncul wacana publik yang menyatakan bahwa yang merupakan penduduk asli Kalbar adalah Dayak, Melayu dan Cina.

Kedua, perubahan wacana juga terjadi dalam rekonstruksi terjadinya kekerasan etnik. Pihak Dayak mengakui kebodohan mereka dalam membiarkan tentara untuk menyerang Cina. Dayak melihat sebetulnya tentaralah yang merekayasa segala sesuatunya mulai dari pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Dayak tertentu hingga penyediaan senjata sehingga Dayak. Melayu juga mengalami hal yang sama. Setelah terjadinya interaksi yang intensif di antara Melayu dan Madura pasca insiden, Melayu melihat sebenarnya Madura tidak bermaksud untuk menyatakan perang terhadap mereka, bahwa Madura mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilaku individu para anggotanya, dan bahwa Melayu sendiri memiliki persepsi yang keliru dan perbuatan yang keterlaluan sebelum dan sesudah terjadinya insiden.

Ketiga, perubahan wacana tentang konsekuensi kekerasan etnik. Dulu Dayak tidak pernah membayangkan bahwa tindakan pengusiran akan membawa akibat yang dahsyat kepada mereka. Alih-alih dapat memperoleh harta milik Cina yang ditinggalkan, Dayak justru bertikai dengan Madura dan kelompok etnik lainnya dalam memperebutkan harta peninggalan Cina tersebut. Selain itu, Dayak juga mengalami kesulitan yang besar untuk memperoleh dan melakukan jual-beli barang karena terputusnya jaringan distribusi yang dipegang oleh Cina di pedalaman. Melayu juga mengalami hal yang sama. Dulu mereka tanpa perhitungan mengusir dan tidak mengizinkan Madura untuk kembali. Setelah insiden, Melayu Sambas mengalami hambatan psikologis yang besar untuk pergi ke Singkawang dan Pontianak. Mereka mengalami kesulitan untuk menggarap lahan pertanian dan kekurangan tenaga dalam jenis pekerjaan tertentu. Dan yang paling memalukan, kriminalitas tetap tinggi di Sambas walaupun Madura yang selama ini dianggap sebagai biang kejahatan sudah tidak tinggal lagi di sana. Mereka juga menyesal karena telah bekerjasama dengan Dayak yang Kristen melakukan perbuatan biadab terhadap sesama Muslim. Pada akhirnya, semua perubahan wacana ini menyadarkan semua pihak, baik sebagai pelaku ataupun korban, bahwa tidak ada pemenang dalam kekerasan etnik.

Keempat, perubahan wacana tentang kesiapan perang. Sebelum insiden, pihak yang aktif merasa bahwa lawannya relatif lebih mudah untuk dikalahkan karena jumlah mereka relatif kecil, tinggal tersebar dan kurang memiliki senjata api yang memadai. Data statistik terbaru yang menunjukkan bahwa semua kelompok etnik ternyata tidak banyak berbeda berhasil mengubah persepsi tentang kekuatan mereka yang sesungguhnya. Konsentrasi spasial etnik-etnik dalam kabupaten juga memberikan kontribusi terhadap kemungkinan kalah-menangnya bila kekerasan etnik kembali terjadi. Dan yang mungkin paling menentukan adalah keyakinan bahwa semua kelompok etnik masing-masing memiliki persenjataan moderen yang memadai. Lebih khusus, publik percaya bahwa Cina dan terutama Madura kali ini lebih mempersiapkan diri dan bertekad untuk melakukan perlawanan bila kembali terjadi kekerasan. Hingga batas tertentu, semua ini berhasil menahan semua kelompok etnik untuk tidak terpancing dalam suatu aksi yang mengarah kepada kekerasan etnik.

Terakhir, perubahan wacana juga terjadi pada sikap publik terhadap tindak pidana inter-etnik. Dalam beberapa kesempatan di masa lalu, sejumlah anggota dalam kelompok etnik cenderung reaktif terhadap informasi bahwa satu tindak pidana inter-etnik yang mengorbankan kelompok etniknya telah terjadi. Reaktiviti mereka bahkan cenderung sangat tinggi bila mengetahui bahwa pelakunya adalah orang Madura. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat reaktiviti kelompok etnik telah cukup jauh berkurang. Wacana yang sekarang berkembang adalah sikap untuk menyerahkan persoalan itu kepada pihak kepolisian. Kelompok etnik tidak akan menyampuri sejauh penangan aparat keamanan bertindak secara tegas dan adil.


C. Mekanisme Sosial
Berbeda dengan situasi & wacana, mekanisme sosial merujuk kepada tindakan para aktor yang secara sadar memang ditujukan untuk mencegah kekerasan etnik sejak dini; yakni dengan mengendalikan tindak pidana inter-etnik yang merupakan pemicu terjadinya kekerasan etnik.

Ada 4 mekanisme. Mekanisme pertama, penerapan sanksi internal. Di masa lalu, praktek yang berlaku adalah kelompok etnik yang menjadi korban bertindak sebagai pihak yang mengeksekusi hukuman kepada seluruh anggota kelompok etniknya. Ini paling jelas terlihat di kalangan Dayak, dan hingga batas tertentu, Melayu. Dengan kata lain, penerapan sanksi bersifat eksternal. Namun ada kecenderungan setelah dua insiden terakhir, penerapan sanksi menjadi internal. Hal ini paling jelas terlihat pada Madura. Sebelum Dayak dan Melayu mengambil tindakan secara kolektif, Madura mengambil tindakan lebih dulu dengan berusaha menekan atau menangkap anggotanya yang diduga telah melakukan tindak pidana inter-etnik kepada Dayak atau Melayu.

Mekanisme kedua adalah penerapan hukum adat. Di masa lalu, kelompok etnik lain biasanya menghindarkan diterapkannya hukum adat kepada anggotanya yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana inter-etnik. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, kelompok-kelompok etnik lain di luar Dayak, terutama Madura, bersedia untuk menerima keberlakuan hukum adat dikenakan pada diri anggota mereka yang melanggar.

Mekanisme ketiga adalah komunikasi antara pemimpin melalui berbagai kelompok etnik masing-masing. Di masa lalu para pemimpin cenderung mengadakan pertemuan internal di antara kelompok etniknya sendiri. Kalaupun ada pertemuan inter-etnik, pemerintahlah yang bisanya mengambil inisiatif tersebut. Pemerintah dan aparat keamanan mengumpulkan berbagai orang yang dianggap sebagai pemimpin kelompok etnik, dan melalui suatu upacara seremonial, mereka memaksa setiap pemimpin untuk menandatangani kesepakatan damai inter-etnik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada kecenderungan pemimpin kelompok etnik sendiri berusaha untuk mengambil inisiatif sejak awal untuk saling berhubungan, dan mencegah para angotanya untuk bertindak main hakim sendiri.

Terakhir, situasi perubahan peran aparat keamanan. Di masa lalu, kekerasan etnik terjadi ketika militer dalam posisi yang dominan, tidak profesional dan polisi merupakan bagian yang integral dalam militer. Dalam kapasitasnya yang semacam itu, militer cenderung menyelesaikan permasalahan dengan mengadu satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya. Hal itu terlihat paling jelas dalam Insiden 1967. Kendati perannya sudah banyak berkurang pada 1990-an, namun karena polisi masih merupakan bagian dari militer, menyebabkan penanganan aparat keamanan terhadap tidak pidana inter-etnik tidak berjalan secara efektif. Sebagai akibatnya, masalah kriminal individual telah berkembang menjadi kriminal kelompok etnik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya insiden 1997 dan 1999.

Lepasnya kepolisian dari militer pada 2000, menyebabkan polisi dapat berperan secara lebih optimal untuk menangani berbagai kasus kriminal, termasuk tindak pidana inter-etnik. Kendati polisi secara umum masih belum sepenuhnya profesional, namun dalam penanganan masalah yang disebut terakhir, mereka cukup efektif dalam mencegah berkembangnya tindak pidana inter-etnik menjadi kekerasan etnik.


7. Penutup
Kalimantan Barat (Kalbar) adalah wilayah yang sangat luas, namun tanahnya kurang subur dan tidak memiliki banyak sumberdaya alam. Penduduknya sedikit namun terdiri dari berbagai etnik dan sub-etnik yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Sejak awal penduduk asli daerah itu memiliki relasi yang konfliktual, dan dari waktu ke waktu terlibat dalam peperangan. Kehadiran migran yang berasal dari kelompok etnik lain, mempertajam dan memperluas relasi yang konfliktual tersebut. Pemerintah, baik kolonial maupun Indonesia, kemudian mengeksploitasi sumberdaya alam yang terbatas itu, bahkan ikut memelihara dan memanfaatkan relasi konfliktual tersebut. Hasilnya adalah degradasi ekologi dan degradasi sosial-ekonomi Kalbar sekaligus.

Sudah sewajarnya bila orang menduga kekerasan etnik banyak dan sering terjadi di wilayah itu. Kenyataannya, insiden kekerasan etnik memang terjadi, namun tidak sebanyak dan sesering dugaan orang. Bahkan dalam lima tahun terakhir ini, ketika relasi yang konfliktual itu mencapai kulminasinya sebagai akibat dari melemahnya negara (termasuk militer), dan penerapan program desentralisasi oleh pemerintah, kecenderungan terjadinya kekerasan etnik di Kalbar justru semakin berkurang.

Ada dua penjelasan yang membuat Kalbar pada satu saat mengalami kekerasan etnik, namun pada saat lain justru mengalami perdamaian etnik. Pertama adalah profil tindak pidana inter-etnik. Hanya tindak pidana inter-etnik tertentu yang condong menghasilkan kebereaksian kelompok etnik, sedemikian sehingga pada giliranya menghasilkan kekerasan etnik. Dan kedua adalah situasi, wacana publik dan mekanisme sosial. Hanya dalam situasi, wacana publik dan mekanisme sosial tertentu, tindak pidana inter-etnik yang memiliki karakteristik tertentu itu berkembang menjadi kekerasan etnik. Secara tidak langsung studi ini merekonstruksikan terjadinya kekerasan etnik sebagai suatu langkah yang bertahap mulai dari potensi konflik, konflik etnik, dan tindak pidana inter-etnik hingga reaksi kelompok etnik yang membuka peluang bagi terjadinya manipulasi dan mobilisasi aktor. Namun perjalanan bertahap ini merupakan suatu proses yang panjang dan berliku, serta tidak selalu berakhir dengan kekerasan etnik. Dalam berbagai tahap, khususnya dalam tiga tahap terakhir, ada situasi wacana dan mekanisme sosial yang, disadari atau tidak, memiliki potensi untuk mencegah kekerasan etnik

Secara umum, bab ini membuat inferensi bahwa
1. Sebelum, selama dan sesudah kejadiannya, kekerasan etnik tidak dapat dipisahkan dengan perdamaian etnik;
2. Kekerasan etnik bukan merupakan eskalasi konflik etnik. Kekerasan etnik memiliki sifat dan dinamikanya sendiri. Ia cenderung bersifat temporal, situasional, dan lokal;
3. Kekerasan etnik bukan merupakan konsekuensi yang logis dan spontan dari bekerjanya faktor-faktor kultural, institusional dan struktural dalam satu periode kesejarahan yang panjang;
4. Dalam masyarakat ada profil kekerasan etnik yang secara inheren mampu menghasilkan kekerasan etnik di satu pihak, dan perdamaian etnik di pihak lain;
5. Dalam masyarakat dan negara ada situasi, wacana dan mekanisme sosial, baik disadari atau tidak, untuk mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekerasan etnik;
6. Aktor-aktor dalam masyarakat dan negara memiliki peran penting untuk menerima atau menolak terjadinya kekerasan etnik;